Profil.

Florens S.T. Panungkelan, SE., M.Pd

Florens S.T Panungkelan SE,M.Pd

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, LPMP menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP (Permendikbud Nomor 14 tahun 2015, pasal 1,2,dan 3).

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan, maka Kementerian Pendidikan Nasional (dahulu Depdiknas) melakukan reorganisasi dan restrukturisasi Balai Penataran Guru (BPG) menjadi Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan mengalami refungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49/2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional, dan pada ayat (2) disebutkan pula bahwa LPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).

Munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36/2010 Bab XI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional yang terdiri dari dua bagian, meliputi: bagian pertama menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), bagian kedua menjelaskan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, maka mengakibatkan terjadi perubahan struktur organisasi dan kedudukan LPMP.

Posisi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tahun 2015 sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Struktur Organisasi LPMP terdiri atas:

  • Kepala
  • Subbagian Umum
  • Seksi Sistem Informasi
  • Seksi Pemetaan Mutu & Supervisi
  • Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai.

0
Struktural
0
Pustakawan
0
Widyaiswara

Kualifikasi.

0
S3
0
S2
0
S1
0
Lainnya

Visi dan Misi.

“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dengan berlandaskan gotong-royong melalui penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Utara”VISI LPMP SULUT

Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
Meningkatkan pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan

Sejarah.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tertanggal 13 Februari 2007, sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 bernama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara. Sebelum terbit keputusan itu, LPMP Sulawesi Utara bernama Balai Penataran Guru (BPG) Manado.


History

BPG Manado.

BPG Manado pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 01116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran Guru, Struktur Organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud No. 2303/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Manado semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud No. 0240a/O/ 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsional dalam BPG.


LPMP Sulawesi Utara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi BPG Manado menjadi LPMP Sulawesi Utara. Pembentukan LPMP Sulawesi Utara ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Sulawesi Utara ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Sulawesi Utara sesuai dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. LPMP Sulawesi Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di lingkungan Depdiknas yang dalam pelaksanaan kegiatannya secara teknis dikoordinasikan oleh Dirjen PMPTK.